Dinas Peternakan Jatim Mencekal Puluhan Makanan Kaleng

Liputan6.com, Surabaya: Beberapa hari silam, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menemukan 24 produk daging kaleng impor bermasalah. Puluhan produk makanan kaleng itu dianggap bermasalah meski sudah disahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan mendapat sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia. Alasannya, produk tersebut diimpor dari negara-negara yang belum bebas penyakit kuku mulut serta sapi gila. “Walaupun sudah ada (izin) dari Badan POM, tapi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) makanan itu berbahaya bagi manusia dan lingkungan,” ungkap Kepala Dinas Peternakan Jatim Sigit Hanggono kepada SCTV di Surabaya, Jumat (21/9).

Dengan merujuk alasan tersebut, maka pihak Dinas Peternakan Jatim mencegah dan menangkal (cekal) peredaran berbagai produk daging kalengan itu. Produk impor itu antara lain berasal dari Cina, Prancis, Malaysia, dan Filipina. Berdasarkan data Dinas Peternakan Jatim, 24 produk daging kalengan itu diimpor sejumlah perusahaan. Salah satunya adalah PT Inkopad, Jakarta. Perusahaan ini mengimpor empat produk, seperti Pork Luncheon Meat Ma Ling asal Cina. Namun, saat SCTV meminta konfirmasi, pihak Inkopad belum bersedia memberikan keterangan.

Selain Inkopad, ada sembilan perusahaan lainnya yang dinyatakan Dinas Peternakan Jatim sebagai importir produk kalengan yang dicekal. Sebagian besar berada di Jakarta. Dan sejauh ini, Dinas Peternakan Jatim mengaku sudah berkoordinasi dengan Markas Besar Polri untuk mencekal mereka.

Setelah Dinas Peternakan, hari ini giliran Dinas Perdagangan Jatim yang menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pasar swalayan di Kota Surabaya. Mereka menemukan masih ada produk makanan kaleng yang dicekal karena berasal dari negara-negara yang belum bebas penyakit sapi gila serta penyakit kuku dan mulut. Sidak itu juga mengikutsertakan para petugas dari sejumlah instansi, yakni Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian, dan Kehutanan atau disebut PKPPK.

Namun dalam sidak kali ini petugas hanya mendata terhadap sejumlah makanan daging kaleng. Terutama berasal dari negara yang belum bebas penyakit sapi gila serta penyakit mulut dan kuku. Hanya saja, pendataan itu tanpa disertai pemusnahan. Menurut salah satu petugas PKPPK, dokter hewan Metta Irene Wowor, mereka tak berhak menarik produk. Sebab, pihak yang berhak menarik peredaran makanan tersebut adalah Balai Besar POM Jatim.

Sesuai peraturan Badan Kesehatan Dunia (WHO), Cina, Malaysia, Filipina, dan Prancis masuk dalam daftar negara yang tidak diizinkan mengekspor daging. Pasalnya, hewan di negara itu dinyatakan terkena penyakit menular hewan.

Adapun Badan POM dalam konferensi pers di Jakarta, siang tadi tak mau disalahkan dalam peredaran makanan kaleng bermasalah tersebut. Atau makanan kaleng yang diimpor dari negara yang belum bebas dari penyakit mulut dan kuku.

Menurut Ketua Badan POM Husniah R. Thamrin Akib, pengawasan masuknya makanan impor itu berada pada instansi lain. Yakni, Departemen Pertanian dan instansi yang melakukan proses karantina. Husniah menjelaskan, pihaknya hanya mengurusi izin edar dengan mengecek keamanan pangannya. Sejauh ini, izin edar yang dikeluarkan pada tahun 1993 dan 2001 itu masih diteliti telah diperpanjang atau belum.

Saat ini muncul dugaan. Disebutkan, larangan peredaran dan penjualan makanan kaleng yang berasal dari negara yang belum bebas dari penyakit sapi gila serta penyakit kuku dan mulut diduga dilatarbelakangi persaingan bisnis. Sebab, makanan yang dilarang itu sudah mendapat izin Badan POM dan sertifikat halal dari MUI. Namun, dugaan itu dibantah Pemerintah Provinsi Jatim.

Berdasarkan pantauan SCTV di sejumlah pasar di Surabaya, ternyata masih banyak dijumpai makanan kaleng jenis kornet asal Cina, Malaysia, Prancis dan Argentina yang diperjualbelikan. Hingga saat ini, sejumlah pemilik toko mengaku belum menerima edaran resmi yang dikeluarkan Dinas Peternakan Jatim. Edaran perihal pencekalan daging yang berasal dari negara yang belum bebas penyakit sapi gila serta penyakit mulut dan kuku. Para pemilik toko itu mensinyalir pencekalan tersebut mengandung muatan persaingan bisnis. Mereka beralasan, makanan kaleng itu juga disahkan Badan POM pusat dan sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Soekarwo membantah pencekalan makanan kaleng oleh Dinas Peternakan setempat beraroma persaingan bisnis. Sedangkan Kepala Dinas Peternakan Jatim Sigit Hanggono ketika dikonfirmasi tentang tindak lanjut pencekalan makanan kaleng, tidak mau berkomentar. Dia beralasan, persoalan itu sudah dilaporkan ke Direktur Jenderal Peternakan/ dengan tembusan Markas Besar Polri.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: