Rumusan Workshop Usaha Sapi Potong

Terimakasih kepada senior Saya yaitu Dr. Ismeth Inounu yang telah berkenan memberikan informasi bermanfaat ini kepada para pembaca Blog sekalian:

RUMUSAN WORKSHOP
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL

UNTUK PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

Bogor, 11 September 2007

LATAR BELAKANG

Indonesia telah mengimpor sapi bakalan sekitar 400 ribu ekor dalam tahun 2006, terutama dari negara Australia dengan nilai setara 2.6 Trilyun rupiah. Ketergantungan dari negara pengekspor tunggal mengakibatkan harga mudah terdistorsi dan menjadi rentan karena devaluasi rupiah, sehingga nilai impor cenderung semakin meningkat. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan program menuju kecukupan daging sapi pada tahun 2010, melalui Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS). Program ini mentargetkan terjadinya peningkatan produksi daging sapi didalam negeri sebesar 115 ribu ton, sehingga total produksi mencapai 91 persen dan sisanya masih impor sebesar sembilan persen.

Upaya untuk mencari negara pengekspor sapi selain dari Australia dan New Zealand perlu dilakukan dengan memperhatikan status Indonesia yang sampai saat ini masih diakui sebagai negara yang bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). Upaya ini perlu didukung dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan veteriner yang telah dikuasai.

Indonesia yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau-pulau memiliki manfaat dan keunggulan komparatif spesifik sebagai perintang alami (natural barrier) terhadap peluang penyebaran berbagai macam penyakit hewan menular strategis.

Memperhatikan pentingnya pemanfaatan pulau-pulau kecil tersebut bagi pengembangan peternakan sapi potong yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pada tanggal 11 September 2007 telah dilakukan workshop untuk membahas pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pengembangan sapi potong.

Workshop ini mengundang pembicara dari penentu kebijakan di tingkat pusat dan daerah (SetDitjen P4T Depnakertrans; Dit Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil DKP; SetDitjen Peternakan; FKH UGM; Ka Bappeda; Kab. Bengkalis; Ka Dinas Pertanian Propinsi Kepulauan Riau). Peserta workshop ini dari berbagai instansi terkait seperti dari Perguruan Tinggi (IPB; UGM dan UNIBRAW); DEPTAN: Staf Khusus Mentan Bidang Kelembagaan; Kepala Pusat Karantina Hewan; Direktur Perbibitan; Ka BBVet Wates; Kepala Puslitbang Peternakan; Peneliti lingkup Puslitbangnak; Balitnak; BBalitvet; BBP2TP; Ka BPTP Riau; Departemen Kelautan dan Perikanan (Direktorat Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil); Depnakertrans (Dir. Promosi, Investasi dan Kemitraan); Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; PEMDA: Bappeda Kab. Bengkalis; Bappeda NTB; Dinas Peternakan Kab. Sumbawa; Bappeda Bangka Belitung; BAPPENAS; Centras LPPM IPB; dan Swasta: PT Lembu Jantan Perkasa.

PERMASALAHAN

Dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pengembangan sapi potong ditemui permasalahan-permasalah sebagai berikut: Keterbatasan sumberdaya manusia, perlu dilakukan up-scaling ketrampilan peternak. Sumberdaya alam: keterbatasan penyediaan air bersih dan sumber pakan. Keterbatasan sarana dan prasarana yang berkualitas. Keterbatasan infrastruktur dan alat transportasi: jalan, kapal, pelabuhan, pos keswan, alat telekomunikasi dan pasar. Keterbatasan dukungan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, pembuatan pelabuhan, jalan dan listrik (oleh pemerintah), untuk pengembangan usaha peternakan secara intensif maupun semi intensif (oleh swasta) serta untuk usaha peternakan ekstensif (oleh masyarakat). Problem lingkungan, bencana serta pertahanan dan keamanan (penyakit). Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral yang terintegrasi.

SASARAN

Mengupayakan peningkatan populasi dan pengembangan sapi potong di Indonesia dengan memanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar yang sejalan dengan Peraturan Presiden RI No. 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan tujuan (a) menjaga keutuhan wilayah NKRI, (b) memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, dan (c) memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Mencari kemungkinan impor sapi bakalan dari negara lain dengan memanfaatkan IPTEK veteriner yang telah dikuasai dan prosedur tetap yang harus dipatuhi (law enforcement), sehingga pulau-pulau kecil dan terluar dapat dipergunakan sebagai screening base dan “kawasan karantina” usaha sapi potong.

PROGRAM TERPADU

Program terpadu dari berbagai sektor yang turut membangun di kawasan pulau pulau kecil sangat diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Saat ini pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau terluar dikoordinasikan oleh tim Koordinasi, sebagai ketua: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; wakil Ketua: Menteri Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing Departemen dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: Depnakertrans telah membuat konsep pengembangan wilayah dan lokasi pemukiman transmigrasi mendukung pengembangan gugus pulau dan kawasan laut pulau. Departemen Kelautan dan Perikanan telah melakukan Profil/identifikasi pulau-pulau kecil dan terluar, di semua propinsi kecuali DKI Jaya dan Irjabar. Departemen Dalam Negeri telah melakukan penentuan wilayah administrasi. Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal telah membuat Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) dan Program Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Teringgal (P4DT). Pemerintah Daerah telah mempersiapkan penyediaan lahan dan program pengembangan kawasan mandiri.

ANALISIS RESIKO

Berkaitan dengan ancaman penyakit, maka perlu sistem surveilans penyakit dan kesehatan kawasan sapi yang mencakup komitmen melaksanakan metodologi baku, adanya personil yang berkualifikasi baik, infrastruktur yang memadai serta didukung oleh dana yang mencukupi. Untuk itu diperlukan pula tatakelola yang komprehensif dengan kaidah satu kawasan kepulauan “one isle one management plan”

POLA PENGEMBANGAN

Pola pengembangan peternakan sapi potong dapat dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan transmigrasi melalui pendekatan penempatan transmigrasi yang sudah ada (PTA) maupun penempatan transmigrasi yang baru (PTB). Dengan demikian pengembangan usaha ternak sapi potong pada pulau-pulau kecil akan sekaligus memberikan kesempatan kerja baik bagi para transmigran maupun masyarakat setempat. Namun demikian masih diperlukan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia agar usaha pengembangan sapi potong dapat berjalan pada tahap yang lebih maju dan profesional. Kegiatan ini juga dapat membuka kemungkinan akses ke luar daerah sebagai konsekuensi aktivitas pemasaran hasil usaha.

Pola pengembangan usaha ternak sapi yang dilakukan dapat mencakup aspek pembibitan, pembesaran dan penggemukan dengan memperhatikan potensi pengembangan kawasan pulau-pulau kecil yang didasarkan pada kondisi wilayah yang ada, kelemahan-kelemahan yang dimiliki, ancaman potensial yang mungkin terjadi dan peluang-peluang yang mungkin dikembangkan. Akan sangat baik apabila usaha sapi potong ini juga diikuti dengan usaha pascapanen untuk menghasilkan produk akhir siap saji atau siap jual (dalam bentuk karkas).

DUKUNGAN POLITIS DAN KEBIJAKAN

Dukungan politis dari pemerintah pusat, daerah dan legislatif sangat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur di lokasi-lokasi prioritas untuk kawasan pengembangan usaha ternak sapi potong. Hal ini meliputi pengembangan jalur transportasi laut, darat dan udara antar pulau agar dapat menjangkau pulau-pulau kecil tersebut sebagai pusat-pusat pengembangan usaha ternak sapi potong.

Perlu dukungan kepastian hukum dan kemudahan regulasi dalam penataan ruang, kemudahan mendapatkan lahan dan perijinan usaha serta kebijakan dalam pengendalian impor daging. Kebijakan dalam impor sapi dari negara-negara penghasil sapi (selain Australia dan New Zealand) dengan kawalan IPTEK veteriner sejak dari negara asal sampai ke penempatannya di pulau-pulau kecil.

Dalam upaya meningkatkan investasi dalam usaha sapi potong di pulau-pulau kecil, diperlukan instrumen kebijakan berupa penyediaan dan aksesibilitas perbankan dan subsidi bunga kredit komersial yang terjangkau (sekitar 6%).

Sumber: dombagarut.blogspot.com

Advertisements